Dana BOS dan dana Komite adalah dua sumber utama yang mendukung pembiayaan operasional sekolah selama ini. Jika dana Komite ditiadakan? Maka, guru yang malas datang mengajar di sekolah? atau sekolah yang tutup?

SENTANI.dprk.jayapura – KEBIJAKAN biaya pendidikan oleh pemerintah selalu bikin bingung orangtua anak. Mulai dari hari pertama mendaftar di pendidikan anak usia dini (PAUD) atau Kelompok Bermain hingga menyelesaikan pendidikan menengah atas butuh biaya sekolah. Pemerintah bilang, “sekarang anak sekolah gratis. Tidak boleh ada pungutan di sekolah. Kalau ada sekolah yang masih pungut biaya di sekolah? Maka sekolah tersebut harus diberi sanksi.”

Ucapan ini tidak sesuai kenyataan di lapangan. Orangtua dan anak memiliki peran penting dalam menentukan sebuah sekolah hidup atau mati? Tidak ada pendidikan yang gratis. Sejak hari pertama anak mendaftar di tingkat PAUD, sejak itu pula uang keluar terus bayar anak belajar hingga lulus. Kalau tidak mau bayar uang sekolah, maka anak tidak boleh sekolah!

Di semua sekolah hari ini, ada dua sumber utama pendanaan biaya operasional sekolah, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, serta dana Komite orangtua anak.

Jayapura adalah Ibukota Provinsi Papua, yang menjadi barometer pendidikan Papua. Sejak awal tahun 2000-an pemerintah daerah sudah gaungkan pendidikan gratis bagi anak–anak. Karena semua biaya kebutuhan operasional sekolah dibiayai pemerintah. Tapi tak jelas kapan uang datang? sementara kebutuhan operasional di sekolah diperlukan setiap hari tanpa bisa ditunda.

Keadaan itulah yang terjadi hari ini di sekolah–sekolah di Kabupaten Jayapura. Ada dana BOS serta dana Komite yang kini jadi perdebatan. Ada yang bilang, sekarang sekolah ada dana BOS, tapi juga ada dana Komite. Sebaiknya, uang Komite dihapus saja karena memberatkan orangtua. Tapi ada yang bilang, uang Komite harus ada untuk mendukung kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS.

Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura Muhammad Akbar, mengatakan dua sumber dana sekolah, yaitu dana BOS dan uang Komite. Itu yang Komisi C mengadakan Kunker ke sekolah–sekolah untuk menanyakan bagaimana keberadaan dan transparansi pengelolaan dana BOS dan dana Komite di sekolah digunakan untuk apa saja? Untuk menentukan penting tidakya iuran Komite di sekolah itu akan dilihat dari penggunaannya kemana saja?

“Jangan sampai terjadi tumpang tindih uang komite dipakai untuk kegiatan BOS. Lalu laporan kegiatan menggunakan dana BOS, ternyata pakai dana Komite. Hal itu bisa saja terjadi. Untuk penggunaan dana Komite harus ada surat edaran, dan surat persetujuan yang dibuat oleh ketua Komite bukan oleh kepala sekolah”, jelas Muhammad Akbar.

Menanggapi keberadaan dana BOS dan dana Komite, Kepala SMK Negeri 1 Hawai Sentani Kabupaten Jayapura, Abidik mengatakan dana BOS dan dana Komite sama–sama mendukung kegiatan sekolah. Soal bagaimana dana Komite? itu kita belum ada regulasi yang baru dari pemerintah, sehingga masih mengacu pada regulasi lama.

Besaran iuran Komite dari orangtua siswa di SMK Negeri 1 Hawai Sentani sebesar Rp 100.000 perbulan. Melihat jumlah itu, Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura Muhammad Akbar menyatakan, iuran Komite perbulan sangat besar dan memberatkan orangtua.

“Maka itu akan dievaluasi, dikaji dan dipertimbangkan untuk menentukan besaran iurannya dikurangi, misalnya dari 100.000 menjadi 75.000. Itu bisa. Kita akan undang orangtua siswa untuk buat kesepakatannya bagaimana? Kesepakatannya tidak hanya dibuat oleh sekolah dan orangtua, tapi juga melibatkan semua pihak,” ujar Abidik saat ditemui di Hawai, Kamis sore, 6 Agustus 2026.

Dari jumlah seribu lebih siswa itu, hanya sedikit yang bayar uang Komite, selebihnya bahkan sampai lulus pun tidak pernah bayar. Uang Komite ada, sudah digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah. Jika DPRK minta tidak perlu ada uang Komite di sekolah, maka sekolah tidak akan jalan. Nanti banyak guru yang mogok tidak mau mengajar atau guru hanya datang mengajar lalu pulang, tidak mau kerjakan tugas lain di sekolah. Dana Komite sangat menunjang pembelajaran di sekolah. Sebab dana BOS tidak cukup untuk menunjang seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah. Kekurangan dana BOS ditutup oleh dana Komite.

Karena itu, resiko hapus uang Komite dari sekolah? Itu sangat berat. Kalau bicara kurangi jumlah uang Komite, itu bisa. “Kalau sekolah hanya tergantung pada dana BOS, maka tidak cukup untuk memenuhi seluruh biaya operasional sekolah, apalagi SMK yang sebesar ini,” ujar Abidik.

Jumlah guru SMK Negeri 1 Hawai Sentani ada 70 orang, dan tujuh orang adalah guru honor. Mereka ini, gaji dua guru dibayar dari uang Komite dan gaji lima guru dibayar dari dana BOS. Gaji tujuh guru honor itu, tidak bisa semuanya ditanggung oleh dana BOS. Karena tidak cukup. “Sekolah ini hanya hidup dari dana BOS dan dana Komite. Sehingga, kalau iuran Komite ditutup dan hanya tergantung pada dana BOS? maka tidak akan mampu untuk membiayai seluruh biaya operasional sekolah dalam setahun.”

Abidik mengatakan jika mau tiadakan uang Komite dari sekolah, maka perlu ada aturan yang diberlakukan untuk semua sekolah di Kabupaten Jayapura. Tapi kalau hanya desak SMK ini saja tiadakan uang Komite? Itu kita tidak bisa ikuti. Selama ini ada siswa yang sejak masuk sampai lulus tidak pernah bayar uang Komite. Itu kita lihat kondisi kemampuan orangtua siswa itu bagaimana? lalu kita pertimbangkan dan memaklumi. Kondisi di lapangan beda dengan apa yang kita pikirkan dan bicarakan.

Selama ini banyak bukti yang kita sudah kerjakan dengan menggunakan dana BOS dan dana Komite. Tadi guru – guru bilang, “kalau iuran Komite dihapus, maka kita bubar, hanya datang mengajar dan pulang, tidak ada yang mau jadi walikelas dan lain-lain. Sebab uang Komite juga menanjang kesejahteraan guru–guru. Karena dana BOS tidak ada untuk kesejahteraan pegawai.

Jumlah biaya operasional SMK Negeri Hawai Sentani sebesar lebih dari Rp 50 juta perbulan, yang digunakan untuk bayar honor petugas Satpam, kebersihan, listrik, indehome, gaji guru honor, dan lainnya. Besaran iuran uang Komite di sekolah ini tergantung kesepakatan orangtua, bukan kesepakatan dewan guru.

Kepala SMK Negeri 1 Sentani Abidik mengatakan kalau dana komite dihilangkan atau dihapus, maka dana operasional untuk sekolah hanya dana bos. Sebab jika seluruh biaya operasional sekolah hanya tergantung pada dana bos? Tidak cukup, maka kekurangan dari dana bos didukung oleh iuran komite. Karena itu, dana bos dan dana komite itu harus saling terkait dan saling mendukung,” ujar Abidik.(*

Humas Protokol Setwan DPR Kabupaten Jayapura