Sentani, DPRKJayapura – Kondisi infrastruktur bangunan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di sejumlah wilayah, khususnya di Kampung-Kampung atau bagian pinggiran kota saat ini sangat memprihatinkan. Fisik bangunan yang terlihat seperti bangunan tua yang dindingnya sudah kropos dan retak-retak, tiang penyangga bangunan yang miring dan hampir patah serta minimnya sarana dan prasarana di dalam ruang kelas seperti kursi, meja dan bangku. Kondisi ini terjadi di setiap satuan pendidikan baik bangunan sekolah yang berada di bagian Danau Sentani, Pesisir Pantai maupun yang ada di daratan.
Hal ini terungkap setelah Komisi C DPRK Jayapura yang membidangi bidang Pendidikan,Kesehatan, Pariwisata dan Olahraga serta BNN melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kunker komisi C DPRK Jayapura ke Kampung Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu (15/9/2026) pekan kemarin, kunker ini mendapati sejumlah aduan masyarakat terkait layanan pendidikan dan kesehatan di Kampung tersebut yang berjalan tidak maksimal dan tidak memenuhi standart pelayanan itu sendiri, baik kesehatan maupun pendidikan.
“Kampung yoboi ini kampung adat, kampung wisata juga. Infrastruktur secara keseluruhan berada diatas air, rumah-rumah dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, pustu model panggung,” ujar Wakil Ketua Komisi C Bob Banundi saat ditemui di Kantor DPRK Jayapura, Kamis (24/9/2026).
Dikatakan, infrastruktur bangunan sekolah di Kampung Yoboi sangat memprihatinkan, tiang penyangga bangunan nya sudah miring dan posisinya tidak stabil, demikian juga jembatan atau teras depan sekolah yang sudah mau roboh.
Menurut laporan warga di kampung ini, kata Banundi, bahwa aktifitas belajar mengajar berjalan tidak normal, kadang-kadang tidak berjalan seperti biasanya meski bukan hari libur, guru disekolah itu juga jarang masuk, mungkin karena kondisi sekolahnya.
“Jarak kampung yoboi dengan ibu kota kabupaten jayapura tidak begitu jauh, sangat disayangkan jika tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” ujarnya
Selain pendidikan, lanjut Bob, ada juga pustu, yang kondisi bangunannya sama dengan bangunan sekolah. Pustu di Kampung Yoboi tidak hanya melayani pasien atau warga kampung, ada beberapa Kampung tetangga di pesisir Danau Sentani yang warganya mendapat pelayanan kesehatan di Pustu Kampung Yoboi
Ia berharap dari kunker yang dilakukan pihaknya serta merangkum aspirasi atau usulan masyarakat di Kampung Yoboi akan dibahas kembali pada tingkatan Fraksi di dewan sehingga dapat di dorong kembali saat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2026 nanti.
” Persoalan mendasar seperti layanan pendidikan dan kesehatan ini sudah sering disampaikan kepada dinas teknis melalui rapat dengar pendapat agar selalu menjadi perhatian serius, kami dewan hanya melanjutkan aspirasi masyarakat tetapi juga turut mengawasinya sementara yang eksekusi adalah pihak eksekutif,” ungkapnya.
Purwanto, Anggota Komisi C mempertanyakan status Kampung Yoboi yang telah didaulat menjadi Kampung Adat tetapi juga Kampung Wisata, seharusnya kondisi fasilitas layanan publik dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakatnya.
Tidak bermaksud mencari kesalahan, kata Purwanto, Kampung yang sering dikunjungi oleh para turis mancanegara maupun lokal daerah ini seharusnya di jaga dan di rawat oleh Pemerintah Kampung dan seluruh warga yang menerima dampak dari setiap kunjungan di Kampung ini.
“Mau tidak mau, kondisi infrastruktur dan sarana prasarana nya harus diperbaiki, pemerintah daerah melalui dinas teknis harus mengambil langkah kongkrit untuk perbaiki atau renovasi bangunan yang sudah ada,” kata Purwanto
“Sangat disayangkan sekali kondisi fasilitas publik seperti ini, padahal kampung yoboi ini mungkin satu-satunya kampung yang seluruh aktifitasnya terlepas dari daratan,” ujar Sisca Marweri Anggota Komisi C lainnya
Menurutnya, fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pustu, rumah baca, taman gizi, areal bermain bagi anak, lapangan olahraga, hingga PAUD adalah yang paling lengkap di sebuah Kampung.
“Kampung yoboi harus jadi contoh bagi kampung yang lain di pesisir danau sentani, pemerintah daerah melalui dinas teknis harus segera memperbaiki atau renovasi fasilitas pelayanan seperti sekolah dan pustu agar pelayanan kepada masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ketua Komisi C DPRK Jayapura Muhammad Akbar terkait kondisi infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang memprihatinkan ini sudah menjadi atensi dan diusulkan oleh dewan secara umum tetapi juga secara khusus pada setiap komisi dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama sejumlah stakeholder baik DPRK dan juga pihak Eksekutif.
Dikatakan, setelah Kunjungan Kerja (Kunker) setiap Komisi di Dewan, biasanya dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak eksekutif dalam hal ini Dinas teknis terkait dan sejumlah hasil temuan yang di peroleh saat Kunker tersebut menjadi acuan dalam pembahasan RDP tersebut.
“Dewan hanya sebatas menyampaikan apa yang menjadi temuan atau memberikan masukan terhadap kondisi rill di lapangan, termasuk aspirasi serta laporan masyarakat. Pihak eksekutif lah yang mengeksekusinya,” ujar Akbar
Menurutnya, jika pertimbangan anggaran yang menjadi kendala saat ini hingga proses perbaikan atau renovasi infrastruktur fisik bangunan serta pengadaan sapras seperti bangku, meja dan kursi tidak dikerjakan. Hal ini bukan baru disampaikan, atau diusulkan untuk di kerjakan oleh pihak eksekutif maupun satuan pendidikan yang ada.
“Satuan pendidikan di semua tingkatan ini sangat banyak di kabupaten jayapura, dan memang tidak bisa dikerjakan satu kali semuanya, musti bertahap dari setiap sekolah,” jelasnya
Akbar juga menyinggung soal anggaran yang diturunkan langsung ke Kampung-Kampung tetapi juga secara teknis ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, karena secara aturannya sangat menjamin untuk dapat digunakan.
Kita tidak sedang mencari siapa yang salah dan benar, lanjut Soyan, tetapi komitmen bersama yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua adalah menciptakan pendidikan yang benar-benar bermartabat dan menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing dan berkompetisi di segala bidang.
“Usulan masyarakat atau pihak sekolah dan juga hasil RDP dengan dewan, apakah ditindak lanjuti atau tidak. Ini jadi pertanyaan juga, dinas teknis tidak hanya tinggal didalam ruangan kantor saja, mustinya turun lapangan dan melihat secara langsung setiap saat,” tegasnya
Ia menawarkan solusi yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh masyarakat di setiap Kampung maupun pihak sekolah itu sendiri bahwa Pemerintah Kampung melalui ADK 30 persen untuk bidang pendidikan dari total yang diterima secara bertahap, demikian juga dana BOS di sekolah yang tergantung pada jumlah siswa disekolah masing-masing.
” Dana BOS yang besar itu diwilayah kota karena jumlah murid bisa mencapai 1000 an siswa dan dananya mencapai miliaran rupiah, sementara yang di kampung-kampung rata-rata jumlah siswa dibawah 500 san siswa, bisa dicicil karena satu siswa mendapat dana BOS sebesar satu juta rupiah. Jika jumlah siswanya ada 300 siswa, maka ada dana BOS sebesar 300 juta rupiah, pihak sekolah dalam hal ini komite bisa memanfaatkannya. Karena peruntukan dana BOS termasuk pengadaan bangku,kursi dan meja,” ungkapnya. (*)